UNDANGAN DIKLAT KINERJA PENDAMPINGAN KELOMPOK PERIKANAN BAGI 60 ORANG PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUNDUH DI AGENDA   |   INFORMASI BAGI PENYULUH PERIKANAN PNS: DIKLAT DASAR PENYULUH PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL ANGKATAN I DIUNDUR MENJADI 21-31 AGUSTUS 2017/ DIKLAT DASAR PENYULUH PERIKANAN AHLI ANGKATAN II DIUNDUR MENJADI TANGGAL 4-15 SEPTEMBER 2017   |   TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI

PENGUMUMAN SK PPB TAHAP II

6 Juni 2016 23:41

JAKARTA (6/6/2016) www.pusluh.kkp.go.id  Sebagai tindak lanjut dari pengumuman Pusat Penyuluhan dan…

Selengkapnya »

KKP TETAPKAN KEPMEN KP NO, 62 TAHUN 2015 TENTANG TIM PERCEPATAN PENGALIHAN PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERIKANAN NASIONAL DARI PEMDA KE PEMERINTAH PUSAT

6 April 2015 08:18

JAKARTA (6/4/2015) www.pusluh.kkp.go.id Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Keputusan Menteri…

Selengkapnya »

PENERIMA ADI BAKTI TAHUN 2014

19 Desember 2014 14:39

JAKARTA (20/12/2014) www.pusluh.kkp.go.id Beberapa waktu yang lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) t…

Selengkapnya »

KKP TETAPKAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN LAUT SAWU DAN SEKITARNYA

6 Mei 2014 07:56

JAKARTA (5/6/2014) www.pusluh.kkp.go.id Dalam rangka melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ik…

Selengkapnya »

PEMBERLAKUAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK PERIKANAN

27 April 2014 09:47

JAKARTA (27/4/2014) www.pusluh.kkp.go.id   Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemberlakuan wajib Stand…

Selengkapnya »

SOSIALISASI LEGISLASI PENYULUHAN KP

1 April 2014 08:22

JAKARTA (1/4/2014) www.pusluh.kkp.go.id  Berkenaan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan…

Selengkapnya »

Kepmen No.59 Thn 2010 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor KP Bid. Penyuluhan Perikanan

20 Agustus 2013 17:24

Kepmen No.59 Thn 2010 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor KP Bid. Penyulu…

Selengkapnya »

KEP 45 MEN 2010 Tentang Tim Penilai Jabfung Penyuluhan Perikanan

20 Agustus 2013 17:20

KEP 45 MEN 2010 Tentang Tim Penilai Jabfung Penyuluhan Perikanan 

Selengkapnya »

KEP 14 MEN 2012 Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama

20 Agustus 2013 17:04

KEP 14 MEN 2012 Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama

Selengkapnya »