UNDANGAN DIKLAT KINERJA PENDAMPINGAN KELOMPOK PERIKANAN BAGI 60 ORANG PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUNDUH DI AGENDA   |   INFORMASI BAGI PENYULUH PERIKANAN PNS: DIKLAT DASAR PENYULUH PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL ANGKATAN I DIUNDUR MENJADI 21-31 AGUSTUS 2017/ DIKLAT DASAR PENYULUH PERIKANAN AHLI ANGKATAN II DIUNDUR MENJADI TANGGAL 4-15 SEPTEMBER 2017   |   TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI

PERMEN KP NO 73 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

23 Januari 2017 10:59

JAKARTA (23/1/2017) www.pusluh.kkp.go.id Dalam rangka perluasan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kredi…

Selengkapnya »

KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN

19 Oktober 2015 06:30

JAKARTA (19/10/2015) www.pusluh.kkp.go.id Janji Menteri Kelautan dan Perikanan pada berbagai kesempatan menya…

Selengkapnya »

KKP TERBITKAN PERMENKP NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

18 Agustus 2015 15:36

JAKARTA (18/8/2015) www.pusluh.kkp.go.id Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang Kelautan…

Selengkapnya »

KKP TERBITKAN PERMEN KP NO 10 TAHUN 2015 TENTANG PERPANJANGAN MORATORIUM KAPAL DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA

4 Mei 2015 09:03

JAKARTA (4/5/2015) www.pusluh.kkp.go.idKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Permen KP Nomor 1…

Selengkapnya »

STANDAR KOMPETENSI PENYULUH PERIKANAN TERBARU

26 Februari 2015 06:57

JAKARTA (26/2/2014) www.pusluh.kkp.go.id Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan dukungan sepenuhnya K…

Selengkapnya »

AYO PENYULUH SOSIALISASIKAN PERMEN KP NO. 2 TAHUN 2015

11 Februari 2015 07:17

JAKARTA (11/2/2015) www.kkp.go.idKementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan larangan penggunaan alat tang…

Selengkapnya »

KKP TETAPKAN PERMEN 57 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN KP NOMOR PER.30/MEN/2012 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. SELENGKAPNYA DAPAT DIUNDUH.

1 Desember 2014 11:25

JAKARTA (1/12/2014) www.pusluh.kkp.go.id Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menter…

Selengkapnya »

KKP TETAPKAN PERMEN 58 TAHUN 2014 TENTANG DISIPLIN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN KKP DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP, ALIH MUATAN (TANSHIPMENT) DI LAUT, DAN PENGGUNAAN NAKHODA DAN ANAK BUA

1 Desember 2014 11:09

JAKARTA (1/12/2014) www.pusluh.kkp.go.id Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menter…

Selengkapnya »

MORATORIUM PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WPP NEGARA INDONESIA

19 November 2014 06:45

JAKARTA (3/11/2014) www.pusluh.kkp.go.id Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menter…

Selengkapnya »

PERMENKP NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN PENYULUH PERIKANAN SWASTA DAN PENYULUH PERIKANAN SWADAYA

10 September 2014 16:22

JAKARTA (10/9/2014) www.pusluh.kkp.go.id Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2014 tentang…

Selengkapnya »