TRAINING OF TRAINER (TOT) CAPACITY BUILDING BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN, JAKARTA, 26-29 JANUARI 2015, PENYELENGGARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, WAGENINGEN UR, FISHERIES AND AQUACULTURE FOR FOOD SECURITY (FAFI), SERTA CENTRE FOR DEVELOPMENT INNOVATION.   |   HASIL RDP KOMISI IV DPR RI DENGAN KEMENTAN, KKP DAN KEMENLH DAN HUT SERTA KKP YANG MEMBAHAS TENAGA PENYULUH (KAMIS, 22/1/2015) DENGAN RUMUSAN: 1. MENYEPAKATI MENAMBAH KEKURANGAN TENAGA PENYULUH DENGAN MENGANGKAT PENYULUH NON PNS MENJADI PNS SERTA MEMINTA KEPADA PEMERINTAH AGAR TIDAK MELAKUKAN MORATORIUM TERHADAP PENERIMAAN TENAGA PENYULUH PNS SAMPAI TERPENUHI KEBUTUHAN TENAGA PENYULUH PNS SECARA NASIONAL. 2) MEMPRIORITASKAN USULAN PENGANGKATAN DAN PENAMBAHAN FORMASI TENAGA PENYULUH PADA TAHUN 2015, 3 PENAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN SERTA MENERIMA USULAN PENINGKATAN DAN PENYESUAIAN HONORARIUM DAN BOP THL-TBPP, PETUGAS LAPANGAN GERHAN DAN TENAGA PENYULUH PERIKANAN BANTU. 4) MEMINTA PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI BAKORNAS PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN. 5. MEMINTA PEMERINTAH UNTUK MENGKOORDINASIKAN KETIGA LEMBAGA PENYULUHAN SESUAI UU NO. 16 TAHUN 2006 UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN TENAGA PENYULUH SERTA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH YANG ADA SESUAI DENGAN POTENSI WILAYAH KERJANYA MASING-MASING. 6. MENERIMA USULAN PEMERINTAH UNTUK MENSINKRONISASIKAN UU NO NO 16 TAHUN 2006 TENTANG SP3K DAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMDA UNTUK DIBAHAS DI BADAN LEGISLASI DPR RI   |   LIMA PULUH ENAM NEGARA TELAH MENGUNJUNGI CYBER EXTENSION KELAUTAN DAN PERIKANAN, AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA MANFAATKAN CYBER EXTENSION DAN BERIKAN KONTRIBUSI KOLEKSI CYBER   |   PESAN BAGI PENYULUH PERIKANAN KOBARKAN SEMANGAT UNTUK TERUS MENJAGA KEDAULATAN INDONESIA, INTEGRITAS, KEMANDIRIAN DAN KEMAJUAN MENJADI KUNCI KEBERHASILAN   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   MOHON PENYULUH PERIKANAN INDONESIA SECARA PERIODIK MEM-FOLLOW AKUN TWITTER KEPALA BPSDMKP @susenosukoyono DAN KAPUSLUHKP @KapusluhKP   |   DUA PULUH PENYULUH PERIKANAN TELAH MENYAMPAIKAN INFORMASI MINAT UNTUK MANFAATKAN CHATING DAN SUDAH DILAKUKAN REGISTRASI OLEH ADMIN WEB PUSLUHKP. SILAKAN BAGI PENYULUH PERIKANAN LAIN YANG BERMINAT BISA MENGIRIMKAN NAMA, ALAMAT, EMAIL, USERNAME DAN PASSWORD YANG DIKEHENDAKI   |   SISTEM PEMANTAUAN KAPAL MELALUI VMS DAPAT DIUNDUH MELALUI CYBER EXTENSION KP