TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

KAPUSLATLUH KP DIALOG PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERIKANAN PASCA UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMDA MELALUI VICON

JAKARTA (06/07/2017) www.pusluh.kkp.go.id   

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksankan kegiatan rutin Video Conference (Vicon) dengan Topik Pembinaan Penyuluh Perikanan dengan tema” Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Pasca Implementasi UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang disampaikan oleh Kapuslatluh KP (Drs. Mulyoto) sementara Moderator Ikhsan Hariyadi, S.Pi, M.Si. Kegiatan Vicon Kamis, 6 Juli 2017 dikuti 8 (tujuh) Mitra Vicon se Indonesia yakni Kota Palu, Kabupaten Bone, Kabupaten Jemberana, Kota Binjai, Kota Ternate dan Kabupaten Karawang dan Provinsi Sumatera Selatan.

Kapuslatluh KP menyampaikan bahwa pengalihan status Kepegawaian Penyuluh Perikanan Daerah menjadi Pengawai Pusat merupakan Amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai amanat UU tersebut maka Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan sistem penyuluhan sekaligus melakukan pembinaan penyuluh Perikanan secara komprehensif dan akuntabel. Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Riset dan sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memiliki peran untuk mempercepat proses pengalihan status kepegawaian Penyuluh Perikanan sejak Bulan tahun 2016 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tahapan proses pengalihan sebagai berikut

1.  Surat Biro Kepegawaian/Biro SDM Aparatur Setjen KKP ke BKN terdiri dari:

a.  Usulan awal ke BKN tanggal 8 Juni 2016

b.  Usulan tambahan ke BKN tanggal 21 September 2016

c.   Usulan tambahan ke BKN tanggal 19 Oktober 2016

d.  Usulan tambahan ke BKN tanggal 6 Desember 2016

e.  Usulan tambahan ke BKN tanggal 4 Mei 2017

2.  Penyelesaian BAST terdiri dari:

a.  Target 416 BAST (27 BAST Provinsi, 389 BAST Kabupaten/Kota)

b.  Selesai 324 BAST (16 BAST Provinsi, 308 BAST Kabupaten/Kota)

3.  Validasi Data Penyuluh Perikanan:

a.  Total usulan Biro SDM Aparatur ke BKN sebanyak 3.400 orang

b.  Hasil Validasi Akhir sebanyak 3.161 orang dengan kendala ssb:

§  Telah diangkat ke jabatan structural

§  Non Penyuluh Perikanan

§  Meninggal Dunia

Moderator membuka sesi tanya jawab terkait dengan topik vicon, dan mempersilahkan peserta vicon untuk mengajukan pertanyaan dan saran terkait dengan topik yang disampaikan oleh Narasumber. Berikut mitra vicon yang diberi kesempatan sebagai penanya.

1.  Perwakilan mitra vicon dari Provinsi Sumatera Barat, Dr. Arif Wibowo menyampaikan pertanyaan terkait dengan status pengalihan Penyuluh Perikanan dari Daerah menjadi pegawai Pusat.

2.  Perwakilan mitra vicon Kabupaten Pasuruan. Zainal menyampaikan masukan dan saran mengenai Gaji, Tukin dan target kinerja Penyuluh Perikanan.

Respon Kapuslatluh selaku Narasumber tekait dengan pertanyaan dan masukan dari peserta vicon yakni bahwa proses pengalihan Penyuluh Perikanan dari Daerah menjadi Pegawai Pusat masih belum tuntas seluruhnya dan masih berproses.  Masukan dan tanggapan dari Penyuluh akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai NSPK.

Materi Vicon Pembinaan Penyuluh Perikanan dapat diunduh melalui website Puslatluhkp

vicon-papar…li-2017.pdf