UNDANGAN DIKLAT KINERJA PENDAMPINGAN KELOMPOK PERIKANAN BAGI 60 ORANG PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUNDUH DI AGENDA   |   INFORMASI BAGI PENYULUH PERIKANAN PNS: DIKLAT DASAR PENYULUH PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL ANGKATAN I DIUNDUR MENJADI 21-31 AGUSTUS 2017/ DIKLAT DASAR PENYULUH PERIKANAN AHLI ANGKATAN II DIUNDUR MENJADI TANGGAL 4-15 SEPTEMBER 2017   |   TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI

PENYAMPAIAN SURAT KAPUSLATLUH KP TENTANG PENERBITAN SKPP

JAKARTA (7/7/2017) www.pusluh.kkp.go.id

Salah satu proses dalam pengalihan Penyuluh Perikanan PNS daerah ke Pusat, yaitu penerbitan SKPP oleh  daerah asal Penyuluh Perikanan.  Penerbitan SKPP ini dilakukan bagi daerah yang telah menyerahkan BAST pengalihan personel dan dokumennya.

Surat Kapuslatluh KP Nomor 860/BRSDM.05/KU.231/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Penerbitan SKPP terlampir untuk diproses lebih lanjut di daerah.  Puslatluh KP sangat berharap agar pemda merespon dengan pada kesempatan pertama.

 

penerbitan-skpp.pdf